Oleh :
Martin Sihombing
“Tangkap, hukum, dan umumkan para pemalsu benih sawit. Jangan didiamkan, dong,” demikian isi e-mail saya dari seorang petani sawit. Dia geram lantaran masalah benih palsu kelapa sawit di Tanah Air nyaris tidak tuntas-tuntas. Dia pun salah satu korban. Kenaikan harga crude palm oil (CPO), ternyata, tidak hanya memberikan efek positif. Harga yang menggiurkan merangsang banyak orang berduit berduyun-duyun ingin mengail untung dari komoditas itu. Maka, saat ini, banyak pengusaha yang kasak-kusuk mencari lahan yang cocok untuk ditanami kelapa sawit.
Akibatnya, harga lahan sawit cepat terkoreksi. Di Riau, misalnya, satu kaveling (ukuran empat hektare) yang beberapa waktu lalu berkisar di angka Rp20-an juta, kini, yang termurah sudah Rp40-an juta. Bahkan, banyak produsen minyak mentah sawit yang juga penghasil benih sawit, menaikkan harga sawit. Mulai Juli lalu, harga benih naik dari Rp6.500 menjadi Rp9.000 per kecambah lantaran biaya produksi naik. Terutama untuk biaya penelitian. Harga benih sawit yang dihasilkan sejumlah produsen dalam negeri sekitar Rp 4.000-Rp10.000 per biji, sedangkan Malaysia menjual 1,7 ringgit, sementara dari Kosta Rika US$1,5-US$2/biji.
Meningkatnya minat masyarakat dan dunia usaha untuk berinvestasi dalam usaha pembibitan didorong oleh peningkatan permintaan CPO dan lainnya di pasar lokal dan pasar dunia. Permintaan CPO meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kegunaan yang begitu luas dari CPO dan akhir-akhir ini juga sebagai salah satu bahan baku potensial untuk biofuel, substitusi ataupun komplemen dari minyak diesel. Untuk memenuhi pesatnya pengembangan kelapa sawit tersebut dibutuhkan penyediaan benih unggul dan bermutu dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil inventarisiasi ketersediaan benih kelapa sawit untuk 2007 adalah sekitar 89 juta butir, sedangkan kebutuhan mencapai 139 juta butir. Pada 2008, diperkirakan terjadi kekurangan benih unggul dan bermutu sekitar 60 juta-70 juta biji/kecambah dari kebutuhan sekitar 200 juta biji/kecambah, demikian hasil Rapat Sumber Benih Sawit 2008. Untuk menutupi defisit benih, kekurangan bibit tersebut dapat dipenuhi dari impor benih dari negara penghasil benih seperti Malaysia, Papua Nugini dan Kosta Rika.
Namun, kondisi serbakekurangan itu, justru menimbulkan efek negatif. Yakni merebaknya perdagangan benih palsu. Banyak pihak yang memproduksi benih dan mengedarkan benih yang tidak diproduksi sesuai dengan kaidah produksi benih kelapa sawit yang sebenarnya. Untuk diketahui bahwa benih/kecambah kelapa sawit yang benar (tidak palsu) adalah benih atau kecambah yang diproduksi melalui proses hibridisasi oleh sumber-sumber benih sesuai dengan ketentuan.
Tips aman mengenali benih kelapa sawit palsu
Ciri fisik bibit palsu:
1.Pertumbuhan bibit tidak seragam
2.Pertumbuhan bibit abnormal cukup tinggi
3.Pertumbuhan kurus dan lambat
4.Lebih mudah terserang OPT
Kerugian menggunakan benih palsu
- Masa berbuah tanaman lebih lambat (48 bulan) normal 24-36 bulan
- Produksi TBS rendah
- Proses pengolahan tidak efisien karena banyaknya cangkang kosong
- Pendapatan rendah
Sumber: Forum Komunikasi Pengawasan Benih Tanaman
Bukti awal
Selama 2004, ada 60.000 bibit sawit palsu yang diduga beredar di Kaltim. Pada 2005, tercatat ada 30.000 bibit palsu. Belum lama ini, ditemukan sebanyak 72.000 bibit kelapa sawit palsu yang ditemukan di Kecamatn Karossa, Mamuju, Sulawesi Barat. Namun, benih itu sudah dimusnahkan oleh gabungan petugas dari penyidik PPNS Sulbar, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih Surabaya, dan kepolisian dari Polsek Karossa, dan Sarudu. Pada 2 April lalu, di Pontianak, Kalbar marak beredar benih palsu. Terakhir ditangkapnya 41.000 benih kelapa sawit palsu di Bandara Supadio, Kalbar. Diperkirakan, pengiriman benih palsu itu bukan pertama kali yang dilakukan oleh pelaku.
Bukti awal yang telah ditemukan yaitu pemalsuan dokumen dan pemalsuan benih. Modus operandi yang dilakukan pelaku, barang dikirim dengan menuliskan pada dokumen ekspedisi barang kiriman adalah spare part. Menurut Yuzarmin Yusuf, Kepala Balai Pengawalan dan Pengujian Mutu Benih Sumatra Barat, strategi penyebaran benih palsu semakin canggih. Hal ini terbuktikan dari munculnya modus baru penyebaran benih kelapa sawit palsu di Provinsi Sumatra Barat.
Benih yang tidak jelas asal usulnya dikemas dengan sangat menarik menggunakan kotak kardus dengan merek Kosta Rika, DxP, Palm Oil Seed. Pada kemasan tertera nama distributornya, Rimbah Sawit, Ltd, Johor Sdn Bhd-5000, asal Malaysia. Bahkan dibubuhi dengan stempel dari Pusat Penelitian Malaysia untuk lebih meyakinkan konsumen terhadap keunggulan produk ini.
Benih tersebut dijual dengan harga Rp650.000/250 butir, sedangkan per butirnya dijual Rp4.000. Artinya, harga benih per butirnya masih di bawah harga benih legal terendah, milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), yang dijual seharga Rp4.500/butir kecambah. Benih ini konon telah beredar luas di Kabupaten Damas Raya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan di jual di pasar tradisional atau di toko-toko pertanian.
Menurut Yuzarmin, di lapangan, konon para pedagang menginformasikan kepada pembeli bahwa benih tersebut berasal dari Kosta Rika yang diseludupkan dan dikemas di Malaysia serta dijamin kualitasnya, tanaman yang bakal dihasilkan cukup memuaskan. Sehingga, katanya, dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa benih tersebut masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia dari Kosta Rika. Kemudian masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia setelah pengemasan. Karena Pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan izin impor benih untuk diperjualbelikan kembali dan melalui negara perantara.
Indonesia perlu serius menangani peredaran benih palsu. Aksi itu mengancam posisi Indonesia selaku produsen terbesar CPO. Bahkan menurunkan minat investor, terutama skala menengah. Akibatnya, iklim investasi kita pun akan dinilai tidak kondusif. Apalagi, ‘alat’ untuk menghentikan aksi itu bukan tidak ada. Misalnya menggunakan KUHP. Di mana pelaku bisa dikenai hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar dengan jeratan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Pelaku juga bisa dikenakan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman, Pasal 16 dan Pasal 60 ayat 1c dan i, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.
Sumber : Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2008
